DPRD Medan Rapat Bersama PLN

Hari ini seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Medan akan bertemu dengan manajemen PLN untuk membahas persoalan belum terpenuhinya pasokan listrik di gedung DPRD Medann
“Rapatnya akan digelar di ruang sidang paripurna, karena akan dihadiri seluruh anggota dewan,” tegas anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Ikhwan Ritonga ketika dihubungi, Minggu (5/9).

Dijelaskannya, persoalan belum terpenuhinya pasokan listrik di gedung DPRD Medan sudah terlalu lama dibiarkan, untuk itu ia berharap persoalan penting ini harus menemui titik  terang.


Apalagi, dengan minimnya pasokan listrik,  membuat kenyamanan anggota dewan dalam bekerja menjadi terganggu. “Ini gedung wakil rakyat, harusnya menjadi skala prioritas dari PLN. Rapat besok (hari ini, Red) sudah harus ada jawaban,” tegasnya calon Wakil Ketua DPRD Medan itu.
Akan tetapi, ia juga akan melihat reaksi anggota dewan yang lainnya saat mendengar alasan langsung dari pihak PLN terkait belum terpenuhinya pasokan listrik di gedung DPRD Medan.

“Kalau alasan PLN defisit, saya tidak bisa terima. Karena banyak gedung-gedung yang baru selesai dibangun, namun sudah memperoleh pasokan listrik yang cukup. Tentu hal ini tidak adil ,” akunya.

Senada Sekretaris Fraksi PPP DPRD Medan, Irsal Fikri juga berharap persoalan ini tuntas dalam waktu dekat,  “Kalau bisa, sebelum mendapat kepastian tentang listrik di gedung DPRD Medan, pejabat PLN yang hadir tidak diperkenankan meninggalkan ruang sidang paripurna,” cetusnya.

Melihat gedung-gedung tinggi di Kota Medan, Irsal merasa malu. Pasalnya, gedung milik swasta itu tidak pernah kekurangan pasokan listrik dari PLN, sedangkan gedung pemerintah yang ditempati anggota dewan tak mendapat pasokan listrik yang memadai.

“Ini catatan penting untuk PLN. Tidak boleh ini dibiarkan terlalu lama. Gedung ini juga marwahnya (harga diri, Red) anggota dewan. Kalau tidak kunjung dipenuhi, maka PLN tidak menghargai anggota dewan sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Manager Area PLN Medan, Abdul Haris pernah mengemukakan, alasan belum dipasoknya listrik kegedung DPRD Medan merupakan kebijakan dari pusat. Pasalnya, permintaan daya diatas 23 ribu watt sudah tidak diperbolehkan lagi. “Sistemnya sudah dibuat seperti itu, kondisi defisit listrik di Sumatera Utara yang membuat kebijakan ini diambil,” katanya.

Mengenai batas waktu, ia juga tidak dapat memastikan hal tersebut. Karena semua kebijakan ada di PLN Pusat, sedangkan di daerah hanya menjalankan kebijakan. “Harapannya, permasalahan ini cepat selesai,” ungkapnya.

Untuk diketahui, gedung DPRD Medan yang baru direnovasi dengan biaya Rp 99 Miliar itu baru ditempati para wakil rakyat pada awal Januari 2014. Ketiadaan listrik menjadi penyebab utama, seluruh ruangan tidak dapat dipergunakan. (dik/ije)